UPK Cingambul LPJ PNPM 2010

Cingambul - Unit Pengelola Kegiatan ( UPK ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perdesaan (MPd) Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka menggelar laporan pertanggungjawaban ( LPJ ) pelaksanaan PNPM MPd tahun 2010 di halaman kantor Ketua  UPK. sabtu ( 08/1 ). Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan sosial berupa alat sekolah bagi 13 anak, rehab rumah tidak layak huni ( Rutilahu ) dan modal usaha ekonomu profuktif.

Dalam kesempatan itu hadir sejumlah pejabat seperti Kepala BPMDPKB Drs. H.Ahmad Sodikin MM, Satker PNPM MPd Majalengka Drs. Piping Ma'arif dan Fasilitator Keuangan PNPM MPd Ir. Sutardjo. Juga hadir camat cingambul Deden Supriatna S.Pd, Ketua BKAD kecamatan cingambul Kuswara, S.Sos, PJOK Kecamatan Cingambul Dani Lutfhi Daniar, S.Sos, Ketua BP-UPK kecamatan cingambul Dodo Rukanda, S.Pd M.Si, jajaran muspika cingambul, para kepala desa, ketua BPD, KPMD, Tokoh Masyarakat dan puluhan masyarakat.

PJOK kecamatan cingambul Dani Lutfi Daniar, S.Sos dalam laporannya mengungkapkan perkembangan PNPM - MPd periode tahun anggaran 2010 dialokasikan untuk bantuan modal 45 kelompok perempuan penerima manfaat sebanyak 465 anggota senilai Rp.450 juta. Saat ini mengalami peningkatan 15 kelompok usaha ekonomi ( 100 orang anggota ) dengan penerima manfaat 80 rumah tangga miskin ( RTM ).

Tidak hanya itu, untuk ekonomi, program ini juga mampu menjalankan simpan pinjam yang di kelola 94 kelompok perempuan yang terdiri dari 895 orang anggota, dengan penerima manfaat 716 RTM. Dengan demikian melalui kucuran bantuan PNPM MPd 2010, dari total 4.053 RTM di kecamatan cingambul sedikitnya sekitar 796 RTM menerima manfaat. 

Untuk kegiatan fisik realisasinya meliputi peningkatan jalan dengan rabat beton dan perkerasan di 9 Desa senilai Rp. 1 miliar lebih dan menyerap swadaya Rp. 182 juta lebih, pembangunan tembok penahan tanah di 2 desa senilai 205 juta lebih dan menyerap swadaya Rp. 25 jutaan.

selain itu, lewat bantuan PNPM senilai Rp. 100 juta lebih ditambah swadaya Rp. 13 Jutaan berhasil membangun irigasi sepanjang 400,3 meter. Bantuan PNPM MPd Rp 109 juta lebih dan swadaya Rp. 17 jutaan juga telah berhasil melaksanakan pembangunan 2 lokal ruang kelas.

Kepala BPMDPKB kabupaten majalengka Drs. H.Ahmad Sodikin, MM mengaku bangga atas keberhasilan yang dicapai seluruh pelaksana pelaku PNPM Mpd, dan masyarakat. Dia Juga mengapresiasi swadaya masyarakat yang cukup signifikan.

usai LPJ Ahmad Sodikin meresmikan penggunaan gedung baru UPK kecamatan Cingambulkl yang ditandai dengna penandatanganan prasasti, gunting pita dan meninjau lokasi. Sodikin juga berkesempatan menyerahkan bantuan peralatan sekolah, rutilahu dan modal usaha produktif.

Rentan Korupsi – Program PNPM Mandiri Terancam Dihentikan

Rentan Korupsi – Program PNPM Mandiri Terancam Dihentikan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) untuk tahun anggaran 2011 terancam dihentikan, jika kasus penyelewengan dana dengan nilai Rp 110 miliar untuk seluruh program PNPM Mandiri sejak tahun 1998 tidak dapat dituntaskan.

Hal tersebut dikatakan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), Sujana Royat, pada acara Media Briefing PNPM Mandiri : Persepsi Versus Fakta, di Jakarta, Kamis, (20/1).

Menurut Sujana, sejak awal program tahun 1998 hingga saat ini tercatat ada sekitar 4.000-an kasus penyelewengan dana dengan nilai Rp 110 miliar untuk seluruh program PNPM Mandiri.

“Tapi sekitar 70 persen dana berhasil diselamatkan, sedangkan sisanya diproses secara hukum atau sedang dalam tahap penyelesaian di tingkat masyarakat,” kata Sujana.

Menurut Sujana, dalam pelaksanaan program dilakukan pengawasan berjenjang yang dilakukan mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional oleh masyarakat, fasilitator atau konsultan dan aparat pemerintah.

“Namun sayangnya, kebanyakan para pelaku korupsi dana PNPM adalah pihak dari fasilitator atau konsultan”, ujarnya.

Daerah-daerah yang telah terdeteksi melakukan penyelewengan hampir di semua provinsi, dan provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang melakukan penyelewengan terbesar dari dana PNPM.Selanjutnya menyusul Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, Sulawesi Tenggaras dan Bali.

“Melihat kondisi ini, untuk sementara pemerintah akan melakukan penghentian sementara hingga kasus kecurangan tersebut selesai diproses”.

Untuk pelaksanaan PNPM 2011, dana yang dibiayai oleh Bank Dunia, juga akan menghentikan penyaluran ke desa yang melakukan korupsi. “Maka dari itu butuh kerja sama dengan oknum terkait untuk menyelesaikan kasus kecurangan ini,” kata Sujana.

Ia menjelaskan jika terjadi penyalahgunaan dana, maka masyarakatlah yang paling dirugikan karena hingga saat ini dana yang telah disalurkan kepada masyarakat dan kemudian hilang belum dapat digantikan oleh pemerintah.

Program PNPM Mandiri adalah program pemerintah yang diawali oleh Program Pembangunan Kecamatan (PPK) yang telah berjalan sejak tahun 1998 dan proyek penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang berjalan sejak 1999. Program ini telah berjalan selama 5 kepresidenan.

Dikatakan Sujana, ada sekitar Rp 86,1 triliun (kurang dari 10 persen dari APBN) pada tahun 2011 akan dipergunakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 50 program.

Keseluruhan anggaran pusat PNPM Pedesaan, Perkotaan, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan khusus (SPADA), Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (RIS), pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi wilayah (RISE) tahun 2011 sekitar Rp 12 triliun (1 persen) dari total APBN.

“Penyaluran dana PNPM tahun 2011, lebih kecil dibandingkan tahun 2010. Hal ini dikarenakan sudah ada beberapa desa yang sudah maju, sehingga tidak kami berikan karena kita akan mendorong ke kluster tiga yaitu memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR),” kata Sujana menambahkan. Vien Dimyati.

Sumber : Website Harian Global (http://www.harian-global.com)