Dalam rangka Hari jadi Majalengka yang ke 521, UPK Kecamatan Cingambul mendapat penghargaan sebagai UPK Terbaik 2011. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Bapak Bupati Majalengka H. Sutrisno, S.E,. M.Si kepada Ketua UPK Azat Sudrajat pada malam resepsi Hari Jadi Majalengka. Penghargaan ini sebagai wujud dari hasil kinerja sekaligus pendorong bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi.
http://www.youtube.com/watch?v=q4BDJ3l8gJk&feature=related
UPK Cingambul merupakan salah satu UPK yang berada di Kabupaten Majalengka. Dengan Membawa Visi Terciptanya Masyarakat yang Mapan dan Mandiri yang akan di wujudkan dengan misi nya 1. Menciptakan dan memperluas peluang lapangan kerja 2. Meningkatkan usaha kecil dan menengah berbasis kemitraan 3. Membina kematangan berwirausaha agar mampu membaca peluang/prosfek yang lebih menguntungkan 4. Membebaskan masyarakat dari keterkaitan dengan rentenir
Jumat, 08 Juli 2011
kreasi Kelompok SPP Bambu Kreatif
BOBOKO RAKSASA
Dalam Rangka memeriahkan hari jd majalengka yg ke 521 yang jatuh pd tnggl 7 Juni 2011 Kami dari Lembaga Keuangan Microfinance akan membuat Boboko ( bakul ) RAKSASA dengan ukuran Tinggi 3m dan lebar 3 m yang dikerjakan oleh kelompok binaan kami yang tergabung dalam kelompok anyaman Bambu kreatif. http://www.youtube.com/watch?v=S3qREgLGdro
Rincian bahan dan biaya Produksi:
1. Bambu 35 btg : 35 x 17.000 = Rp. 595.000,-
2. Cat Avian 8kg : 8 x 37.000 = Rp. 296.000,-
3. Pernis 3 liter : 3 x 50.000 = Rp. 150.000,-
4. Tiner 2 galon : 2 x 55.000 = Rp. 110.000,-
5. Terpentin 4 liter : 4 x 12.000 = Rp. 48.000,-
6. Paku 1 1kg : 1 x 36.000 = Rp. 36.000,-
7. Paku 5 1 kg : 1 x 14.000 = Rp. 14.000,-
8. Paku 7 1 kg : 1 x 14.000 = Rp. 14.000,-
9. Rotan 15 kg : 15 x 75.000 = Rp. 1.125.000,-
10. Papan ( 0.02 x 0.2 x 200cm) : 16 x 20.000 = Rp. 320.000,-
11. Kaso ( 5 x 5 ) 10 batang : 10 x 10.000 = Rp. 100.000,-
12. Kuas 2” 5 buah : 5 x 5.000 = Rp. 25.000,-
13. Pekerja 200HOK : 200 x 30.000 = Rp. 6.000.000,- +
Rp. 7.833.000,-
Rabu, 11 Mei 2011
Pemberian Cinderamata dr KLP Bambu Kreatif Kpd Ibu Kapolres Majalengka
Kunjungan Ibu Kapolres Majalengka ke Kecamatan Cingambul sekaligus bertatap Muka dengan masyarakat merupakan cermin bahwa Polisi benar-benar ingin dekat sekaligus sebagai pengayom dan memberi rasa aman pada masyarakat,tidak itu saja keadaan ekonomi masyarakatpun beliau sangat peduli terbukti keberadaan Kelompok SPP Bambu Kreatif yang merupakan binaan UPK Cingambul akan dibantu di bidang pemasaranya.
Terimakasih Polres Majalengka....
Terimakasih Polres Majalengka....
Senin, 25 April 2011
GUNTING PITA DANA SOSIAL UPK CINGAMBUL
Rutilahu ( Rumah Tidak Layak Huni ), ini merupakan salah satu program penyaluran dana sosial yang di selenggarakan oleh UPK Cingambul. UPK satu - satunya di Kabupaten Majalengka yang mengawali dana sosial nya di salurkan untuk Rutilahu dengan sasaran RTM.
Kali ini UPK Cingambul yang di ketua Oleh Bapak Azat Sudrajat beserta Camat Cingambul yang baru Bapak Drs.YOYO meresmikan pembangunan RUTILAHU ini tepatnya pada hari Senin tanggal 25 April 2011. Alhamdullah dana sosial yang di salurkan ke Rutilahu ini membawa kesejahtraan masyarakat Kec.Cingambul pada umumnya khususnya yang menerima bantuan ini yaitu kepada bapak Didin Rosidin selaku Raksabumi Desa Cidadap dan bapak UUD selaku petani.
Bapak Didin sendiri mengucapkan banyak - banyak terimakasih atas bantuan yang di terimanya. Pembangunan rumahnya ini menghabiskan dana sebesar kurang lebih 40 juta yang terbagi atas 5 juta dari bantuan dana sosial UPK, 20 juta dari bantuan masyarakat setempat ( berupa barang dan tenaga kerja ) dan dari pihak keluarga penerima menyumbangkan 15 juta. Pembangunan RUTILAHU ini di mulai dari tanggal 14 februari 2011 dan selesai tanggal 14 maret 2011.
Tidak hanya Pak Didin yang berada di Desa Cidadap, di Desa Nagarakembang pun yang di terima oleh Bapak UUD sama - sama mengucapkan terimakasih kepada UPK selaku penyalur dan pengelola dana bahwa sekarang dirinya sudah bisa lebih baik untuk tinggal di rumahnya sendiri tidak takut untuk datangnya bocor ataupun terbangnya genteng2 yang diakibatkan katidak memadainya rumah yang dimiliki di waktu sebelum mendapatkan bantuan dana sosial rutilahu ini. Dalam membangun Rutilahunya pak UUD pun menghabiskan dana sekitar 10juta dengan pembagian 5 Juta dana sosial rutilahu UPK dan 5 juta dari bantuan masyarakat beserta keluarga pihak penerimanya.
Ketua UPK pun berharap bahwa tidak hanya di tahun 2011 saja bisa merealisasikan dana sosial ini untuk rutilahu tapi tahun depan pun dana sosial ini harus bisa lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu. Hal ini pun didukung dari seluruh masyarakat yang ada di kecamatan cingambul.
Selasa, 12 April 2011
UPK CINGMABUL SEBAR BROSUR PERGULIRAN
Sebagai media penyebaran informasi, UPK Cingambul membagikan brosur perguliran kepada seluruh masyarakat yang berada di Kec.Cingambul.Selain brosur ini akan di buat lagi leaflet yang penyebarannya akan di jadualkan pada minggu ke 3 di bulan april ini. Di bawah ini merupakan salah satu bentuk brosur yang di buat oleh UPK Cingambul.
Selasa, 01 Maret 2011
UPK Cingambul LPJ PNPM 2010
Cingambul - Unit Pengelola Kegiatan ( UPK ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perdesaan (MPd) Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka menggelar laporan pertanggungjawaban ( LPJ ) pelaksanaan PNPM MPd tahun 2010 di halaman kantor Ketua UPK. sabtu ( 08/1 ). Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan sosial berupa alat sekolah bagi 13 anak, rehab rumah tidak layak huni ( Rutilahu ) dan modal usaha ekonomu profuktif.
Dalam kesempatan itu hadir sejumlah pejabat seperti Kepala BPMDPKB Drs. H.Ahmad Sodikin MM, Satker PNPM MPd Majalengka Drs. Piping Ma'arif dan Fasilitator Keuangan PNPM MPd Ir. Sutardjo. Juga hadir camat cingambul Deden Supriatna S.Pd, Ketua BKAD kecamatan cingambul Kuswara, S.Sos, PJOK Kecamatan Cingambul Dani Lutfhi Daniar, S.Sos, Ketua BP-UPK kecamatan cingambul Dodo Rukanda, S.Pd M.Si, jajaran muspika cingambul, para kepala desa, ketua BPD, KPMD, Tokoh Masyarakat dan puluhan masyarakat.
PJOK kecamatan cingambul Dani Lutfi Daniar, S.Sos dalam laporannya mengungkapkan perkembangan PNPM - MPd periode tahun anggaran 2010 dialokasikan untuk bantuan modal 45 kelompok perempuan penerima manfaat sebanyak 465 anggota senilai Rp.450 juta. Saat ini mengalami peningkatan 15 kelompok usaha ekonomi ( 100 orang anggota ) dengan penerima manfaat 80 rumah tangga miskin ( RTM ).
Tidak hanya itu, untuk ekonomi, program ini juga mampu menjalankan simpan pinjam yang di kelola 94 kelompok perempuan yang terdiri dari 895 orang anggota, dengan penerima manfaat 716 RTM. Dengan demikian melalui kucuran bantuan PNPM MPd 2010, dari total 4.053 RTM di kecamatan cingambul sedikitnya sekitar 796 RTM menerima manfaat.
Untuk kegiatan fisik realisasinya meliputi peningkatan jalan dengan rabat beton dan perkerasan di 9 Desa senilai Rp. 1 miliar lebih dan menyerap swadaya Rp. 182 juta lebih, pembangunan tembok penahan tanah di 2 desa senilai 205 juta lebih dan menyerap swadaya Rp. 25 jutaan.
selain itu, lewat bantuan PNPM senilai Rp. 100 juta lebih ditambah swadaya Rp. 13 Jutaan berhasil membangun irigasi sepanjang 400,3 meter. Bantuan PNPM MPd Rp 109 juta lebih dan swadaya Rp. 17 jutaan juga telah berhasil melaksanakan pembangunan 2 lokal ruang kelas.
Kepala BPMDPKB kabupaten majalengka Drs. H.Ahmad Sodikin, MM mengaku bangga atas keberhasilan yang dicapai seluruh pelaksana pelaku PNPM Mpd, dan masyarakat. Dia Juga mengapresiasi swadaya masyarakat yang cukup signifikan.
usai LPJ Ahmad Sodikin meresmikan penggunaan gedung baru UPK kecamatan Cingambulkl yang ditandai dengna penandatanganan prasasti, gunting pita dan meninjau lokasi. Sodikin juga berkesempatan menyerahkan bantuan peralatan sekolah, rutilahu dan modal usaha produktif.
Rentan Korupsi – Program PNPM Mandiri Terancam Dihentikan
Rentan Korupsi – Program PNPM Mandiri Terancam Dihentikan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) untuk tahun anggaran 2011 terancam dihentikan, jika kasus penyelewengan dana dengan nilai Rp 110 miliar untuk seluruh program PNPM Mandiri sejak tahun 1998 tidak dapat dituntaskan.
Hal tersebut dikatakan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), Sujana Royat, pada acara Media Briefing PNPM Mandiri : Persepsi Versus Fakta, di Jakarta, Kamis, (20/1).
Menurut Sujana, sejak awal program tahun 1998 hingga saat ini tercatat ada sekitar 4.000-an kasus penyelewengan dana dengan nilai Rp 110 miliar untuk seluruh program PNPM Mandiri.
“Tapi sekitar 70 persen dana berhasil diselamatkan, sedangkan sisanya diproses secara hukum atau sedang dalam tahap penyelesaian di tingkat masyarakat,” kata Sujana.
Menurut Sujana, dalam pelaksanaan program dilakukan pengawasan berjenjang yang dilakukan mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional oleh masyarakat, fasilitator atau konsultan dan aparat pemerintah.
“Namun sayangnya, kebanyakan para pelaku korupsi dana PNPM adalah pihak dari fasilitator atau konsultan”, ujarnya.
Daerah-daerah yang telah terdeteksi melakukan penyelewengan hampir di semua provinsi, dan provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang melakukan penyelewengan terbesar dari dana PNPM.Selanjutnya menyusul Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, Sulawesi Tenggaras dan Bali.
“Melihat kondisi ini, untuk sementara pemerintah akan melakukan penghentian sementara hingga kasus kecurangan tersebut selesai diproses”.
Untuk pelaksanaan PNPM 2011, dana yang dibiayai oleh Bank Dunia, juga akan menghentikan penyaluran ke desa yang melakukan korupsi. “Maka dari itu butuh kerja sama dengan oknum terkait untuk menyelesaikan kasus kecurangan ini,” kata Sujana.
Ia menjelaskan jika terjadi penyalahgunaan dana, maka masyarakatlah yang paling dirugikan karena hingga saat ini dana yang telah disalurkan kepada masyarakat dan kemudian hilang belum dapat digantikan oleh pemerintah.
Program PNPM Mandiri adalah program pemerintah yang diawali oleh Program Pembangunan Kecamatan (PPK) yang telah berjalan sejak tahun 1998 dan proyek penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang berjalan sejak 1999. Program ini telah berjalan selama 5 kepresidenan.
Dikatakan Sujana, ada sekitar Rp 86,1 triliun (kurang dari 10 persen dari APBN) pada tahun 2011 akan dipergunakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 50 program.
Keseluruhan anggaran pusat PNPM Pedesaan, Perkotaan, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan khusus (SPADA), Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (RIS), pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi wilayah (RISE) tahun 2011 sekitar Rp 12 triliun (1 persen) dari total APBN.
“Penyaluran dana PNPM tahun 2011, lebih kecil dibandingkan tahun 2010. Hal ini dikarenakan sudah ada beberapa desa yang sudah maju, sehingga tidak kami berikan karena kita akan mendorong ke kluster tiga yaitu memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR),” kata Sujana menambahkan. Vien Dimyati.
Sumber : Website Harian Global (http://www.harian-global.com)
Langganan:
Postingan (Atom)





